Disetujui dan Dibangun Tahun Ini, Anggaran Pasar Banjarsari Rp 163 Miliar

Kota Pekalongan - Kabar baik terkait tindaklanjut pembangunan kembali Pasar Banjarsari Kota Pekalongan menemui titik terang. Pasalnya, pembangunan kembali Pasar Banjarsari Kota Pekalongan dijadwalkan bisa terlaksana Tahun 2023 ini. Kepastian ini didapat usai pembahasan terakhir Pemerintah Kota Pekalongan dengan Kementerian PUPR pada 16-18 Februari 2023 kemarin, dimana telah disetujui anggaran pembangunan Pasar Banjarsari sebesar Rp 163 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dindagkop UKM Kota Pekalongan, Budiyanto saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (22/2/2023).

Baca juga: Sartono Hutomo: Pemerintah Harus Awasi Anggaran Subsidi yang Terus Membengkak

Menurutnya, usai disetujuinya anggaran tersebut, maka Pemkot Pekalongan tinggal menunggu proses lelang yang dilakukan oleh kementerian.

Budiyanto menyebutkan, Pasar Banjarsari ini akan dibangun secara multiyears berkonsep bangunan pasar tradisional dengan tiga lantai. Dimana, di lantai 1 diperuntukkan untuk kios pedagang sayuran, lantai 2 untuk pedagang konveksi dan lantai 3 untuk pujasera serta perkantoran.

Baca juga: Suhardi Duka Minta Indonesia Persiapkan Diri Penuhi Pangan Dalam Negeri

"Bangunan ini terdiri dari 790 unit kios, 2.255 unit los, dan 128 unit toko dengan jumlah pedagang yang ditampung sekitar 3170 pedagang. Sementara, untuk luas bangunan di dalam pasar terdiri dari toko 3 m x4 m
Kios 2 m x 2, 75 m dan los 1, 25 m × 2 m. Untuk para pedagang sudah kami lakukan pendataan dan InshaAllah bisa tertampung semua, " paparnya.

Pihaknya menyampaikan bahwa, Dindagkop-UKM juga sudah mendata para pedagang eks Pasar Banjarsari, dimana sesuai ketentuannya satu kios harus atas nama satu pemilik nama kios. Jika memiliki lebih satu kios, maka harus diatasnamakan anak/suami/ahli warisnya.

Baca juga: Tujuh Pejabat Pembuat Komitmen Kodam Jaya, Paparkan Anggaran Penanganan Covid-19

"Pendataan sudah dilakukan oleh Dindagkop-UKM. Namun, ketentuannya saat ini satu toko harus satu atas nama pemiliknya. Jadi, kalau Saya memiliki 3 toko, maka harus diatasnamakan Saya, suami, dan anak Saya, tetapi tidak menjadi masalah bagi Saya, " pungkasnya. 

Lutfi Adam 

Baca juga: Di UPT Eks Karesidenan Surakarta, Karoren dan Karo Keuangan Harapkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Yang Lebih Baik

Sumber Informasi Dinkominfo Kota Pekalongan